Network
Cianjurpedia, Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur mengungkapkan, banyak masyarakat yang merasa aneh dalam Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.
“Masyarakat melihat banyak yang aneh. Karena tradisi dalam pemilu, pilkada sangat identik dengan pesta yang melibatkan kerumunan warga. Terutama di tahapan kampanye,” kata Hadi saat berbincang dengan cianjurpedia.com, Selasa 6 Oktober 2020.
Pasalnya kampanye dimasa sebelum pandemi Covid-19 selalu diramaikan dengan berbagai acara, mulai sosialisasi, aneka lomba, hingga dangdutan yang dihadiri ribuan masa.
Namun di Pilkada serentak 2020 ini, semua dibatasi dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, aturan baru ini memutuskan semua kampanye yang sifatnya pengumpulan masa dilarang, agar tidak menjadi klaster Covid-19 yang baru.
Bahkan dalam PKPU tersebut pertemuan tatap muka langsung hanya boleh dihadiri oleh 50 orang, dengan penerapan protap kesehatan COVID-19 sangat ketat.
“Karena protokol pencegahan telah menjadi norma yang tersurat. Maka jika dalam pertemuan tersebut dijumpai pelanggaran atas protokol kesehatan pengawas pemilu berkewajiban memberitahu panitia agar segera mematuhinya,” ungkapnya.
Bila masih tidak mematuhi, ia memastikan Bawaslu Kabupaten mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi. “Kita punya kewenangan untuk mengeluarkan peringatan tertulis,” tegasnya.
Selain itu ia memastikan jajaran Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak akan lengah mengawasi semua tahapan Pilkada, dan kampanye yang dilakukan para calon kepala daerah.
“Bawaslu Cianjur tidak akan lengah dengan tugas untuk memastikan pengawasan dari segi elektoral yang substantif seperti politik uang, ujaran kebencian, kampanye hitam. Serta memastikan para pihak yang terlibat dalam kampanye benar-benar mematuhi aturan,” tegasnya.
