Network
Cianjurpedia.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengizinkan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk tahun depan sudah bisa diselenggarakan secara tatap muka mulai awal Januari 2021. Namun, tentu ada syarat yang harus dipenuhi saat melakukannya.
Menurutnya, ada tiga pihak yang menentukan, yang pertama adalah pemerintah daerah (pemda) setempat atau kantor wilayah (kanwil) atau kantor Kementrian Agama (Kemenag) setempat. Kedua, kepala sekolah, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Hal tersebut diungkapkannya pada webinar Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Jumat, 20 November 2020.
Ketiga pihak tersebut dianggap lebih mengetahui situasi Covid-19 dibandingkan pemerintah pusat. “Pemberian izin bisa dilakukan secara serentak atau bertahap tergantung pada kesiapan daerah, tergantung diskresi kepala daerah. Berdasarkan evaluasi kepala daerahnya,” jelas Nadiem.
Baca Juga: Hari ini Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Digelar di Bandung
Mendikbud sendiri tak menyangkal bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan saat ini banyak kendala. Mulai dari keluhan banyak pihak karena alasan kuota, hingga kesulitan bagi siswa yang ada di daerah.
“Kita harus menyadari bahwa setelah dievaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu sangat nyata. Dan jika dilakukan secara terus menerus bisa menjadi hal yang permanen,” ujarnya.
Salah satu ancaman dampak buruk terhadap anak akibat PJJ yang disebutkan oleh Nadiem Makarim adalah anak stress karena minimnya interaksi dengan guru ataupun teman sekolah mereka.
Baca Juga: Masih Banyak Data Ganda Penerima Bansos Di Kabupaten Cianjur
