Australia Tangguhkan Program Kerjasama Pertahanan Dengan Myanmar

- 8 Maret 2021, 11:45 WIB
Myanmar politics protes Yangon.
Myanmar politics protes Yangon. /OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS

Cianjurpedia.com - Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payned dalam pernyataannya telah menangguhkan program kerjasama pertahanan dengan Myanmar, ditengah tindakan keras militer terhadap aksi protes akibat kudeta bulan lalu.

Selain itu, Australia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada komunitas Rohingya dan etnis minoritas lainnya, kata Payned pada Minggu 7 Maret 2021 malam.

"Kami akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan bantuan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," kata Payne.

Baca Juga: River Where The Moon Rises Perlihatkan Penampilan Pertama Na In Woo Sebagai On Dal Gantikam Ji Soo

Hubungan kerja sama pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.

Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, yakni seorang ekonom dan penasihat pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, kata pihak berwenang.

Turnell telah ditahan dengan pemberian akses konsuler terbatas sejak peristiwa kudeta militer pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.

Baca Juga: Manchester United Akhiri Kemenangan Beruntun Man City dengan Kemenangan Derby

Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney, selama akhir pekan untuk mendesak pemerintah Australia mengambil sikap tegas terhadap kudeta militer Myanmar tersebut.

Negara Asia Tenggara itu telah jatuh dalam kekacauan setelah tentara mengambil alih kendali pemerintahan Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih, yang disusul dengan aksi protes harian yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menewaskan lebih dari 50 orang.

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan menarik diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.

Baca Juga: Ratusan Pejabat Negara Belum Lengkapi LHKPN

Berbagai serikat pekerja utama di Myanmar telah meminta para anggotanya untuk menutup kegiatan ekonomi mulai Senin 8 Maret 2021.***

Editor: Sutrisno

Sumber: REUTERS ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x