Network
Cianjurpedia.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 sudah dimulai untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB, akan dibuka Juni. Pada prosesnya terdapat lima jalur yang dapat diikuti, mulai dari afirmasi, prestasi, zonasi, hingga perpindahan tugas orang tua. Hal inilah yang tiap tahunnya selalu menjadi perbincangan.
Salah satu yang kerap menjadi perdebatan pada PPDB adalah jalur zonasi. Lantaran, jalur yang seharusnya diterapkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan sehingga mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, malah kerap menjadi praktik kecurangan.
Sistem zonasi dilakukan dengan mengatur agar siswa diterima di sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Akan tetapi pada implementasinya, banyak orangtua murid yang melakukan berbagai cara agar anak masuk sekolah favorit meskipun jarak antara rumah dan sekolah tidak ada dalam zonasi.
Banyak orangtua cemas jika anak mereka tidak bisa ke sekolah favorit karena aturan zonasi sehingga menimbulkan ketegangan dan protes di beberapa daerah. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas dalam PPDB juga kerap bermasalah.
Sering kita dengar laporan praktik kecurangan, manipulasi data, dan intervensi pihak-pihak tertentu yang ingin mengamankan posisi di sekolah tertentu bagi anak-anak mereka. Untuk mengatasi hal ini, pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
PPDB adalah cerminan rumitnya sistem pendidikan Indonesia. Sementara tujuan utamanya adalah memastikan akses pendidikan yang merata dan adil, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan masyarakat luas, diharapkan proses PPDB dapat terus diperbaiki.
PRMN Mengawasi PPDB
Berkenaan dengan hal itu, Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) dengan tegas mendukung pengawasan yang ketat terhadap PPDB. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapannya dilaksanakan dengan transparan, adil, dan bebas dari segala kecurangan. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan akses terhadap pendidikan yang adil harus dijamin tanpa ada diskriminasi atau manipulasi.
