Network
Cianjurpedia.com - Kegiatan Dialog Nasional yang diinisiasi oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 20 November 2023 dengan mengundang berbagai tokoh publik yaitu Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Ekonom Senior, Vivi Alatas, Wakil Ketua KADIN, Shinta Kamdani, dan Anggota DPR RI, Puteri Komarudin.
Dialog nasional tersebut membahas tentang Laporan Pembangunan Manusia Regional terbaru UNDP yang bertajuk “Making our Future: New Directions for Human Development in Asia and the Pacific”.
Laporan tersebut mengakui kemajuan luar biasa dalam pembangunan manusia di kawasan Asia dan Pasifik di tengah kondisi pembangunan yang kompleks, sementara aspirasi yang belum terpenuhi dan meningkatnya kesenjangan masih terus terjadi.
Laporan ini menyoroti tiga 'kelompok risiko' yang dihadapi kawasan ini —ancaman eksistensial akibat perubahan iklim dan pandemi di masa depan, hambatan ekonomi akibat pergeseran pola dan otomatisasi globalisasi, dan lambatnya laju reformasi akibat berkurangnya ruang demokrasi, meningkatnya populisme, dan polarisasi.
Baca Juga: Hasil Liga Champions: Manchester Terancam Tersingkir, Penampilan Onana Kembali Jadi Perhatian
Selain itu, laporan itu juga menekankan perlunya perubahan sebagai respons terhadap tantangan dan prospek masa depan yang lebih bergejolak.
Misalnya saja, ketidakamanan manusia di kawasan ini semakin mengkhawatirkan karena banyaknya angkatan kerja informal – sekitar 1,3 miliar orang – yang tertinggal, dan banyak dari mereka terjebak dalam pekerjaan berkualitas rendah di sektor informal.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa praktik demokrasi di kawasan ini juga terus mengalami kemunduran, dengan adanya pandemi yang memungkinkan pemerintah untuk semakin membatasi kebebasan sipil.
Untuk mewujudkan perubahan transformatif, Laporan UNDP ini menyerukan tiga arah baru dalam pembangunan manusia:
1. menempatkan manusia sebagai inti pembangunan,
2. mengalibrasi ulang strategi pertumbuhan untuk menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan melindungi lingkungan hidup,
3. terus berfokus pada politik reformasi dan mekanisme implementasi untuk mengubah ide menjadi praktik.
Strategi yang berpusat pada masyarakat harus dimulai dengan memperluas pilihan bagi semua orang, antara lain dengan mengatasi eksklusi struktural, menjunjung tinggi martabat manusia, dan membangun kemampuan.
Mengatasi eksklusi struktural bukan hanya merupakan 'hal yang benar untuk dilakukan', namun juga dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang besar.
Laporan tersebut berpendapat bahwa mendorong kesetaraan perempuan saja dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto tahunan kawasan ini sebesar $4,5 triliun pada tahun 2025. Pendekatan praktis terhadap partisipasi aktif perempuan akan mengatasi hambatan struktural, norma sosial, dan bias gender yang terus menerus menghambat akses perempuan terhadap keterwakilan yang setara.
“kita harus mengenali konteks pembangunan yang beragam di negara-negara di kawasan ini dan dengan demikian mengontekstualisasikan kebijakan pembangunan untuk menanggapi kebutuhan negara-negara tersebut, dan mengalibrasi ulang strategi pembangunan untuk menutup kesenjangan yang semakin besar, dengan menekankan pada diversifikasi, pengadopsian teknologi dan fokus pada ekonomi biru dan transisi hijau." Tambah Christophe Bahuet, Wakil Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik, dan Direktur UNDP Bangkok Regional Hub.
Acara yang dimoderatori oleh Resident Representative UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan data, analisis dan wawasan yang dihasilkan dari laporan tersebut.
Seperti negara-negara lain di kawasan ini, Indonesia juga menghadapi risiko besar—kerugian ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak tidak proporsional terhadap UMKM dan rumah tangga rentan, tingginya variabilitas dan dampak perubahan iklim, kesenjangan yang semakin dalam, serta masih adanya bias gender dan kesenjangan digital yang lebar.
Budi Gunadi Sadikin , Menteri Kesehatan, Pemerintah Indonesia, menegaskan kembali pentingnya menempatkan masyarakat sebagai inti pembangunan bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi guna mencapai status pendapatan tinggi pada tahun 2030.
“kita perlu berinvestasi pada seluruh ekosistem kesehatan untuk memperkuat sumber daya manusia untuk pertumbuhan di Indonesia.” Ujar Budi.
Dialog nasional berfokus pada peran pemerintah dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam mengatasi polikrisis yang sedang berlangsung secara efektif, sekaligus menyeimbangkan pembangunan manusia dengan latar belakang model pertumbuhan PDB.
Diskusi ini mengeksplorasi tantangan unik yang dihadapi Indonesia, dan mengkaji upaya bersama pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi permasalahan ini.
Berbagai strategi berwawasan ke depan ditekankan untuk mempertahankan kemakmuran Indonesia di tengah ketidakpastian termasuk penerapan kebijakan transformatif yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing global dalam hal sumber daya manusia dengan perhatian khusus pada inklusi untuk memastikan tidak ada seorang pun, terutama perempuan dan pemuda, yang tertinggal.***
