Cianjurpedia.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mangatakan implementasi transformasi sistem kesehatan sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, tak terkecuali pemerintah daerah.
''Transformasi sistem kesehatan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam dua tahun ini. Kami sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, swasta maupun asing untuk bisa membantu melancarkan keenam pilar transformasi sistem kesehatan, kata Menkes disela acara Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi,'' di Bangsal Kepatihan, DIY pada Kamis malam, 21 Juli 2022.
Pilar pertama itu adalah transformasi layanan kesehatan primer. Menkes mengatakan akan mulai menata ulang pelayanan kesehatan primer yang sudah ada karena belum dapat melayani seluruh penduduk Indonesia.
Melakukan peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia, Menkes akan memperkuat dan memperluas pelayanan kesehatan posyandu.
Baca Juga: Minyak Goreng Mulai Stabil, Mendag Pantau Harga di Pasar
Posyandu akan diperluas dan agar lebih fokus pada upaya promotif preventif seperti skrining dan surveilans, tidak hanya untuk ibu dan anak tetapi pada semua siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia.
''Saya membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu kepala daerah untuk membantu agar Puskesmas jangan dijadikan layanan kuratif tapi promotif preventif. Untuk menjaga orang hidup sehat, bukan mengobati orang sakit,'' ujar Menkes.
Tidak hanya posyandu, Menkes juga akan melakukan penataan ulang laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Tanah Air.
Jumlah lab yang dapat melakukan diagnosis masih terbatas pada saat ini, di seluruh Indonesia kedepannya akan ditargetkan memiliki laboratorium pemeriksa PCR, bahkan di level Puskesmas dan Posyandu juga akan memiliki alat diagnostic untuk mendiagnosa berbagai penyakit.
''Saya juga butuh dukungan ini karena tidak semua provinsi punya labkesmas, fungsinya bukan hanya surveilans tetapi juga skrining. Untuk tahu masyarakat kita sebenarnya sehat atau tidak,'' tutur Menkes.
Menkes juga mengatakan jumlah fasyankes yang mampu melayani empat penyakit penyebab kematian dan biaya yang tertinggi di Indonesia, yakni Jantung, stroke, kanker dan ginjal.
Pihak dari Menkes mengumumkan bahwa layanan penyakit jantung belum banyak Kabupaten/Kota yang dapat melakukan pemasangan ring jantung.
Baca Juga: Cegah Kekerasan Seksual pada Anak! Orang Tua Harus Lakukan Hal Ini
Melalui transformasi ini, ditargetkan seluruh daerah dapat melakukan layanan kesehatan untuk keempat penyakit tersebut.
Menkes memastikan seluruh obat, vaksin dan alat diagnostic di produksi dalam negeri dan akan membangun sistem tenaga kesehatan cadangan dengan melibatkan pramuka, Poltekkes dan Fakultas Kedokteran.
''Saya minta Dinkes daerah bantu untuk melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas mereka terkait kesehatan,'' ucap Menkes.
Seluruh anggaran dinas kesehatan akan dirapikan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kemkes telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar membantu mengakomodir daerah dalam melakukan transformasi ini.
Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter dapat melayani 1000 penduduk di satu wilayah. Akan tetapi ketersediaan dokter di Indonesia saat ini 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273,984,400 jiwa.
Menurut Menkes jumlah dokter atau dokter spesialis di Indonesia masih kurang dan akan fokus untuk menambah jumlah dokter.
Penambahan dokter dilakukan dengan menambah jumlah Fakultas Kedokteran dan memberikan bantuan pendidikan, adaptasi tenaga kesehatan di luar negeri serta meningkatkan produksi tenaga kesehatan.
Pasien tidak perlu membawa berkas fisik saat dirujuk ke RS lainnya, semua data kesehatan pasien sudah ada di Pedulilindungi dan bisa di cek secara berkala. Karena Menkes telah menyediakan satu platform kesehatan untuk merekam catatan medis pasien secara digital.
''Saya minta Kadinkes memastikan agar apotik, lab maupun fasyankes mengikuti standar ini, dengan adanya platform ini sistem rujukan jadi makin mudah karena semua data terecord di PL dan menjadi milik pasien,'' pungkas Menkes.***
Sumber: Kemkes