Network
"Yang datang untuk divaksin tidak 100 persen seperti yang ditargetkan (pemerintah pusat) via SMS. Ini yang akan kita sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak," tutur Kang Emil.
"Karena datanya ada di pemerintah pusat, (siapa) yang tidak datang, kami tidak tahu. Karena kami tidak tahu, kami tidak bisa memberikan pertolongan apakah (mereka) tidak ada transportasi atau tidak diberi tahu. Ini yang akan dibenahi sebelum manajemen vaksinasi kepada masyarakat umum di tahap selanjutnya," tambahnya.
Baca Juga: Tiga Kepala Daerah dari Jawa Barat Terpilih untuk Raih Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021
Kang Emil pun menegaskan, vaksinasi merupakan opsi paling memungkinkan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity demi menghentikan pandemi global COVID-19 di Tanah Air.
"Untuk mencapai kekebalan masyarakat ada tiga pintu. Pertama, vaksinasi sehingga bisa imun. Kedua, mohon maaf yang terpapar, setelahnya kebal (menjadi imun). Ketiga, diam di rumah, tidak ke mana-mana, sampai kekebalan masyarakat hadir. Pilihan ketiga repot secara sosial, maka pilih pintu pertama divaksin agar bisa berkegiatan seperti biasa," pungkasnya.***
