Network
Cianjurpedia.com – Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada pers pada Rabu 27 Januari 2021, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan sedikitnya ada tujuh area yang rawan terjadinya praktik tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah (Pemda).
“Pertama ialah reformasi birokrasi rekruitmen dan promosi jabatan. Kedua, pengadaan barang/jasa, biasanya kolusi dengan penyedia, mark up harga, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan dan lainnya,” ungkap Firli sebagaimana dikutip dari InfoPublik, Rabu 27 Januari 2021.
Firli menambahkan, area ketiga ialah filantropi atau sumbangan pihak ketiga, yang memerlukan kejelasan data tentang pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan.
Baca Juga: Mengaku Mantu Mantan Pejabat Polri, Pasangan Suami Istri Tipu Pengusaha Puluhan Miliar
Keempat adalah recofusing dan realokasi anggaran COVID-19 baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD, dan area kelima mencakup penyelenggaraan jaring pengaman sosial seperti pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan serta pengawasan.
Tidak hanya itu, menurut Firli pemulihan ekonomi nasional juga dapat menjadi wilayah yang rentan korupsi. Misalnya saja, pemberian likuiditas bantuan yang tidak tepat sasaran. Serta terakhir, pengesahan RAPBD dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (LPJKD).
“Saya tahu ini sering terjadi karena ada tarik ulur antara legislatif dan eksekutif. Tolong ini dicatat betul, harus tegaskan bahwa uang yang digunakan dalam menyusun anggaran dan program itu adalah uang rakyat,” tegas Firli.
Baca Juga: Pejabat Parlemennya Kunjungi Kelab Malam, PM Jepang Meminta Maaf
Sebelumnya, Ketua KPK juga menyampaikan hal yang sama saat menjadi pembicara Pelaksanaan Pra Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2021 yang dilakukan secara daring, Senin 25 Januari lalu.
