Network
Cianjurpedia.com - Indonesia telah berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB sejak 1957 dan tetap berkomitmen untuk berkontribusi pada upaya organisasi tersebut untuk menjaga perdamaian di bagian dunia yang dilanda konflik.
Pada akhir Desember 2020, Indonesia menyelesaikan masa jabatan dua tahun sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang membuatnya dua kali menjabat sebagai presiden Dewan.
Keanggotaan Indonesia di PBB berfokus pada peran Blue Helmets dalam membantu menjaga perdamaian dunia.
“Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan pelaksanaan amanat ayat keempat Pembukaan UUD 1945 untuk menciptakan ketertiban dunia dan merupakan bagian integral dari politik luar negeri dan diplomasi,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi suatu kali.
Baca Juga: PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkoba Paling Berbahaya
Saat ini jumlah personel Indonesia yang bertugas di berbagai operasi perdamaian adalah 2.847 orang, termasuk 159 perempuan (berdasarkan data per 30 April 2020). Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan ke-8 dari 124 Negara Kontribusi Pasukan / Polisi (T / PCC).
Personil Kontingen Garuda dan Pasukan telah ditugaskan untuk sembilan operasi penjaga perdamaian PBB: UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Barat Sahara), UNMISS (Sudan Selatan), UNISFA (Abyei, Sudan), dan UNMHA (Yaman).
Pada 2019, Indonesia menargetkan mengirimkan hingga empat ribu personel untuk berbagai misi PBB, namun tahun ini fokusnya tidak lagi pada kuantitas, melainkan kualitas personel.
Selain itu, jumlah pasukan penjaga perdamaian secara global juga telah berkurang karena kesulitan pendanaan di PBB, menurut Grata Endah Werdaningtyas, direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri.
