Kiprah Pasukan Indonesia di Belakang Blue Helmets PBB

- 1 Januari 2021, 01:07 WIB
Perempuan TNI dalam  Pasukan Perdamaian PBB
Perempuan TNI dalam Pasukan Perdamaian PBB /istimewa

Selama masa keanggotaan tidak tetap DK PBB 2019-2020, Indonesia menjabat sebagai presiden pada Mei 2019 dan Agustus 2020. Tema untuk tugas pertama adalah ‘Berinvestasi dalam Perdamaian’ dan yang kedua ‘Memajukan Perdamaian Berkelanjutan’.

Di bawah Kepresidenan Indonesia, pertemuan DK PBB pada 28 Agustus 2020 juga mengesahkan resolusi DK PBB tentang perpanjangan mandat pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) dan resolusi misi PBB di Somalia (UNSOM).

Berbicara pada ‘Debat Terbuka DK PBB tentang Berinvestasi dalam Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Penjaga Perdamaian PBB’ pada 7 Mei 2019, Menteri Marsudi mengatakan bahwa selama beberapa dekade, Blue Helmets telah menjadi model kemitraan global yang berbeda, kepemimpinan kolektif, dan berbagi tanggung jawab untuk perdamaian. Namun, dengan realitas politik dan keamanan baru saat ini, tantangan yang dihadapi penjaga perdamaian PBB sangat besar.

Dalam debat tersebut, dia juga mencari peran yang lebih besar bagi perempuan dalam misi penjaga perdamaian, dengan mengatakan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan peran perempuan penjaga perdamaian. Dan di luar penjaga perdamaian perempuan, Indonesia bertekad untuk terus meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, kata menteri.

“Berinvestasi pada perempuan, sama dengan berinvestasi dalam perdamaian. Perempuan penjaga perdamaian lebih efektif dalam memenangkan hati dan pikiran penduduk lokal. (Dan dalam) Memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami trauma konflik,” katanya.

Baca Juga: PBB Prihatin Atas Ketegangan Antara Negara Muslim Dan Prancis Akibat Karikatur Satir Nabi Muhammad S

Ada bukti kuat bahwa partisipasi perempuan dalam proses perdamaian meningkatkan kemungkinan perdamaian berkelanjutan sebesar 20 persen, dan berkontribusi pada perdamaian yang lebih tahan lama dan lebih tangguh, tambahnya.

Faktanya, Indonesia mendirikan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (IPSC), yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada 19 Desember 2011. Fasilitas IPSC seluas 240 hektar termasuk pusat melatih dan mempersiapkan personel militer untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa pelatihan akan menyelamatkan nyawa karena penjaga perdamaian PBB ditempatkan di lingkungan yang semakin kompleks dan seringkali bermusuhan.

“Pelatihan dapat mempersiapkan mereka untuk tugas-tugas penting menjaga perdamaian dan meningkatkan kinerja mereka. Dan seperti yang kita ketahui, meningkatkan kinerja dapat mengurangi jumlah kematian,” kata Guterres.

Halaman:

Editor: Cecep Mahmud

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x