Network
Selain itu, pandemi COVID-19 membuat tugas pasukan penjaga perdamaian PBB semakin kompleks karena mereka juga membantu menangani pandemi. Beberapa penjaga perdamaian bahkan telah tertular virus tersebut saat bertugas.
Presidensi DK PBB Indonesia ditandai dengan diadopsinya Resolusi 2538 (2020) tentang personel perempuan dalam misi penjaga perdamaian PBB berdasarkan konsensus pada 28 Agustus 2020.
“Resolusi 2538 (2020) merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB. Ini juga merupakan kontribusi Indonesia untuk meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam misi perdamaian PBB, ”kata Retno Marsudi.
Resolusi ini merupakan terobosan penting karena merupakan resolusi pertama yang diadopsi oleh DK PBB yang secara khusus membahas peran perempuan sebagai penjaga perdamaian dunia. Juga tidak umum jika seluruh Dewan Keamanan menjadi sponsor bersama sebuah resolusi. Resolusi tersebut diprakarsai oleh Indonesia dan disponsori bersama oleh 97 negara anggota, termasuk semua anggota DK PBB.
Dukungan luar biasa dari negara-negara anggota PBB bersumber dari konsistensi Indonesia dalam mempromosikan diplomasi perdamaian dan memajukan peran perempuan dalam proses perdamaian sejak awal menjadi anggota DK PBB pada 2019.
“Dukungan terhadap inisiatif ini tidak terlepas dari diplomasi, kredibilitas, dan rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi perdamaian PBB, termasuk personel perempuan Indonesia,” kata Marsudi.
Saat ini jumlah personel UN peacekeepers perempuan telah mencapai 5.327 atau 6,4 persen dari total pasukan yang terdiri dari 82.245 personel. PBB telah menetapkan target untuk meningkatkan proporsi pengamat dan staf militer wanita yang dikerahkan dengan misi penjaga perdamaian menjadi 15 persen dan personel polisi wanita menjadi 20 persen pada tahun 2020.
Pasukan penjaga perdamaian perempuan Indonesia telah diakui perannya dalam mendekatkan diri dengan masyarakat lokal di daerah konflik, dan terutama dalam melindungi perempuan dan anak.
Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar personel penjaga perdamaian perempuan, dengan 158 personel bertugas di tujuh misi PBB, yakni Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak 1999, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 570 personel wanita ke berbagai misi penjaga perdamaian PBB.***
