Network
Cianjurpedia.com – Hari ini Selasa 30 Maret 2021 pemerintah mengumumkan izin untuk dilakukannya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Hal ini mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh empat menteri.
Dalam SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu dijelaskan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 20219 (COVID-19).
Mendikbud Nadiem Anwar Makariem menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kantor wilayah Kementerian Agama akan mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan menerapkan protokol kesehatan.
Namun opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih tetap menjadi opsi untuk dilakukan, karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitas 50 persen.
“Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui rotasi (sistem rotasi), sehingga harus menyediakan dua opsi, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh,” papar Mendikbud saat pengumuman SKB 4 Menteri secara virtual di Jakarta.
Meskipun satuan pendidikan wajib untuk mengadakan pembelajaran tatap muka, namun orang tua atau wali murid tetap berhak/bebas memilih bagi anaknya apakah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing.
Baca Juga: Tips Sebelum Menerima Vaksinasi Covid-19 dari dr. Reisa : Tiga, Sebelum Tiga
“Jadinya, keputusannya juga ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasi nya sudah rampung,” lanjut Mendikbud.
