Network
Cianjurpedia.com – Perwakilan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) Subadria Nuka melaporkan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan atas dugaan fitnah karena menyebut capres nomor urut 2 Prabowo memiliki 340.000 hektare lahan.
Selain mengenai lahan Subadria Nuka juga soal pernyataan Anies Baswedan mengenai adanya anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas pada saat gelaran debat ketiga Pilpres 2024.
Subadria menilai pernyataan Anies itu ada dugaan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
Baca Juga: Tanggapan Ganjar Pernyataan Presiden Jokowi Soal Data Pertahanan Tidak Bisa Dibuka Sembarangan
"Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses," tutur Subadria.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI Puadi membenarkan telah menerima laporan terkait dengan dugaan pernyataan fitnah Anies tersebut dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).
"Ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan (Pelanggaran)," kata Puadi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
Baca Juga: Pemilu 2024: Anies Baswedan Agenda Pribadi, Cak Imin Ke Surabaya di Kampanye hari ke-44
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan dugaan fitnah oleh Calon Presiden RI Anies Baswedan terhadap Calon Presiden RI Prabowo Subianto pada debat ketiga Pilpres 2024, pada hari Minggu, 7 Januari 2023, terkait dengan data lahan milik capres nomor urut 2 itu.***
