Cianjurpedia.com – Melansir Reuters, Australia resmi melarang TikTok dari semua perangkat milik pemerintah federal karena masalah keamanan, menjadi negara sekutu AS terbaru yang mengambil tindakan terhadap aplikasi video milik China.
Larangan itu menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang bahwa China dapat menggunakan perusahaan yang berbasis di Beijing, yang dimiliki oleh ByteDance Ltd, untuk memanen data pengguna untuk memajukan agenda politiknya, merusak kepentingan keamanan Barat.
Ini juga berisiko memperbarui ketegangan diplomatik antara Australia dan mitra dagang terbesarnya setelah keadaan agak mereda sejak Perdana Menteri Anthony Albanese menjabat pada Mei sebagai kepala pemerintahan Partai Buruh.
TikTok mengatakan sangat kecewa dengan keputusan Australia, menyebutnya "didorong oleh politik, bukan oleh fakta".
Baca Juga: Hasil DFB Pokal: Freiburg Singkirkan Bayern Munich Lewat Titik Penalti
Larangan itu akan mulai berlaku "sesegera mungkin", Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pengecualian hanya akan diberikan berdasarkan kasus per kasus dan dengan langkah-langkah keamanan yang tepat.
Dengan larangan Australia, semua anggota jaringan berbagi intelijen Five Eyes – yang terdiri dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru – telah melarang aplikasi dari perangkat pemerintah. Prancis, Belgia dan Komisi Eropa telah mengumumkan larangan serupa.
CEO TikTok Shou Zi Chew, dalam kesaksian di hadapan Kongres AS bulan lalu, berulang kali membantah aplikasi tersebut berbagi data atau memiliki koneksi dengan Partai Komunis China.
General Manager TikTok Australia dan Selandia Baru Lee Hunter mengatakan TikTok tidak boleh dipilih.
"Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok dengan cara apa pun merupakan risiko keamanan bagi warga Australia dan tidak boleh diperlakukan berbeda dengan platform media sosial lainnya," kata Hunter dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, surat kabar Australia pada Senin malam melaporkan Albanese telah menyetujui larangan tersebut setelah peninjauan oleh departemen Dalam Negeri.
Dreyfus mengkonfirmasi bahwa pemerintah federal baru-baru ini menerima laporan "Review into Foreign Interference through Social Media Applications" dan bahwa rekomendasinya tetap dalam pertimbangan.***