Cianjurpedia.com - Usulan Presiden Jokowi yang menyodorkan nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri kepada DPR mendapat dukungan dari internal Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan sepak terjang Listyo Sigit selama memimpin Bareskrim mendapat respon positif bahkan sejumlah kasus besar berhasil diungkapnya.
Menurut Argo, penunjukan Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri membuktikan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri itu merupakan putra terbaik Bhayangkara saat ini. Argo berharap Polri bisa lebih baik di bawah komando eks Kadivpropam Polri itu.
Baca Juga: Cuaca Buruk, Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan Sementara
“Pak Listyo Sigit dianggap yang terbaik karena prestasinya selama ini,” ucap Irjen Argo Yuwono dalam keterangan pers, Rabu 13 Januari 2021.
Seperti diketahui, Listyo resmi dilantik oleh Kapolri Jenderal Idham Azis sebagai Kabareskrim pada 16 Desember 2019.
Di awal kepemimpinannya, Listyo berhasil mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, selain itu, mantan Kapolda Banten ini mengamankan dua pelaku yang menyiram Novel Baswedan.
Mereka adalah, RM dan RB, keduanya merupakan oknum anggota kepolisian. Tak berhenti sampai disitu, Bareskrim dibawah komandonya juga menangkap buronan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra pada 30 Juli 2020.
Dalam pengusutan perkara ini diketahui adanya keterlibatan dua oknum jenderal yakni, Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.
Baca Juga: Gemetaran Saat Menyuntikkan Vaksin ke Presiden Jokowi, Inilah Profil Vaksinator Abdul Muthalib
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait pengajuan nama dirinya oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Sigit memohon doa restu atas amanah tersebut.
“Terimakasih atas dukungan dan supportnya,,” kata Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan pada Rabu 13 Januari 2021.
Sigit yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri ini memohon doa restu untuk mengikuti rangkaian test di DPR. Salah satunya adalah uji kepatutan atau fit and proper test.***