Network
Cianjurpedia.com - Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin pekan lalu, menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Dalam pemahaman di masyarakat, wakaf identik dengan tanah untuk rumah ibadah, pemakaman, dan lembaga pendidikan.
Ada kekhawatiran jika pemanfaatan dana wakaf berupa uang itu nantinya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak mendapat manfaat langsung wakaf uang.
Sejumlah anggota dewan pun angkat bicara terkait isu hangat ini. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menilai kekhawatiran masyarakat tersebut tentu beralasan karena pemerintah mengeluarkan GNWU saat penyebaran virus Covid-19 sedang tinggi dan kondisi perekonomian sedang berada pada titik terendahnya.
Baca Juga: Ruko Tempat Menimbun BBM di Cibeber Ludes Terbakar
“Wajar jika sebagian masyarakat menilai bahwa Pemerintah memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan. Walaupun Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyampaikan klarifikasi bahwa dana yang terkumpul dari GNWU tidak masuk ke dalam kas negara. Tetapi, seluruh dana yang terkumpul dari GWNU, sepenuhnya masuk ke badan-badan yang mengurus dana wakaf atau para nazir,” ujar Anis di Jakarta, Rabu 3 Februari 2021.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini mengatakan bahwa GNWU yang diinisiasi oleh Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki niat dan semangat yang baik, yakni untuk mengembangkan potensi wakaf uang yang ada di tanah air.
Tetapi peluncuran GNWU tersebut terkesan prematur jika dilihat dari kesiapan BWI dalam mempersiapkan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), teknologi, bahkan literasi wakaf uang yang masih sangat minim di tengah masyarakat.
Baca Juga: Klopp Anggap Faktor Kelelahan Mental Penyebab Kekalahan Liverpool Dari Brighton
