Network
Cianjurpedia.com – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Esensi kebijakan PPKM yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Mobilitas juga masih tinggi, karena kita juga memiliki indeks mobilitinya ada, sehingga di beberapa Provinsi Covid-19-nya tetap naik,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor pada Minggu, 31 Januari 2021.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang dimaksud.
Baca Juga: Konser Online BLACKPINK Hari Ini Ungkap Lagu Solo Terbaru Milik Rose
Sebagaimana dikutip dari Antara, selanjutnya Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama dan Menko agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamnya seperti apa, TNI seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul terjadi di lapangan,” sambung Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog untuk bekerja sama menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
Baca Juga: CDC Terbitkan Aturan Baru, Wisatawan dan Penumpang Transportasi Umum Wajib Pakai Masker
Diketahui sebelumnya pemerintah telah mulai memberlakukan PPKM sejak 11 hingga 25 Januari 2021, yang kemudian diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Kendati demikian, angka kasus positif di Indonesia terus mengalami kenaikan hingga akhirnya tembus satu juta kasus pada 25 Januari. ***
