Cianjurpedia.com - Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyebutkan, sampai dengan 25 November 2020 sebesar 62,1% program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah direalisasikan.
Perlindungan sosial, dukungan UMKM dan kesehatan menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan penyaluran PEN. Pemerintah daerah terus didorong untuk mempercepat penyaluran program PEN agar lebih optimal.
Dikutip dari situs resmi kemenkeu.go.id, dalam Konferensi Pers mengenai Perkembangan Program Pemulihan Ekonomi pada Senin (30/11), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 telah menunjukkan perkembangan yang positif. Khususnya dalam penggunaan alokasi anggaran baik di bidang kesehatan maupun sosial dan ekonomi.
Baca Juga: Kado Indah HUT ke-1 PRMN, Lahirkan 140 Inkubator Mediapreneur di Seluruh Indonesia
Dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun telah terealisasi anggaran program pemulihan ekonomi (PEN) setara 62,1% yaitu mencapai Rp431,54 triliun hingga 25 November 2020. Realisasi ini setara 62,1%.
Untuk program perlindungan sosial sudah terealisir Rp207,8 triliun dari total pagu penyesuaian Rp233,69 triliun. Artinya 88,9% sudah tercairkan dan sampai dengan Desember kemungkinan mencapai realisasi 100% sebab pemerintah sudah mendapatkan data masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: PT Angkasa Pura II Siapkan Posko Nataru Hadapi Liburan Natal dan Tahun Baru
“Ada yang dalam bentuk PKH, kartu sembako, BLT tunai maupun dana desa. Serta dalam bentuk kartu Pra Kerja, diskon listrik bantuan beras, subsidi gaji serta bantuan untuk kuota internet,” jelas Menkeu.
Untuk bidang sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) sudah terealisir sebesar Rp36,25 triliun atau 54,9% dari pagu Rp65,97 triliun. Terutama untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga karena berbagai program seperti padat karya, insentif di bidang perumahan dan juga bidang pariwisata yang mengalami tekanan yang cukup besar agar mereka mampu bertahan atau paling tidak meringankan beban akibat menurunnya omzet dengan adanya Covid ini.
Baca Juga: Biar Bau Tapi Petai Ada Manfaatnya Lho bagi Kesehatan
Untuk insentif usaha, lebih dari 214 ribu pelaku usaha telah mendapatkan insentif dengan rincian untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 atau pajak gaji karyawan ditanggung pemerintah sebanyak Rp2,99 triliun untuk 131 ribu wajib pajak (WP).
Pembebasan PPh 22 impor senilai Rp11,05 triliun untuk 14.600 WP dan pengurangan angsuran PPh 25 senilai Rp17,18 triliun untuk 66.300 WP. Selanjutnya, pengembalian pendahuluan angsuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp4,32 triliun untuk 2.200 WP dan penurunan tarif PPh Badan senilai Rp10,87 triliun.
Baca Juga: Mengenal Angklung di Saung Angklung Udjo Bandung
Upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam program PEN akan tetap dilanjutkan pada APBN 2021 untuk menjaga momentum pemulihan. Sektor kesehatan, perlindungan sosial, UMKM dan korporasi masih akan menjadi fokus PEN tahun depan.***